Perdana Menteri Wanita Jepang, tetapi tidak naik ke ring sumo. Takashi Sanae, perdana menteri yang baru dilantik, menolak untuk naik ke "dohyō" sumo. Tempat ini, selama berabad-abad, dilarang untuk perempuan. Mengapa? Dia mengatakan, ini bukan masalah kesetaraan gender. Ini adalah tradisi Jepang. Tradisi yang perlu dihargai dan dilindungi. Jadi, dia memilih untuk menggantikan dirinya dengan seorang pria untuk naik ke panggung dan menyerahkan "Piala Perdana Menteri Kabinet". Fenomena yang sangat menarik. Para progresif Barat yang melihat kejadian ini mungkin akan kembali marah. Mereka akan mengatakan, ini diskriminasi, ini penindasan, ini ketinggalan zaman. Tetapi logika Takashi sangat sederhana. Budaya sebuah negara, akarnya, tradisinya, mengapa harus didefinisikan dan dinilai oleh nilai-nilai eksternal yang berbeda? Aturan masyarakat, seharusnya ditentukan oleh kesepakatan budaya internal, atau harus tunduk pada standar global yang seragam? Inilah inti permasalahannya. Apakah Takashi hanya menjaga dohyō sumo? Atau, dia sedang menjaga hak sebuah negara untuk mendefinisikan budaya dirinya sendiri. Ketika semua budaya menjadi seragam, sesuai dengan "standar universal" tertentu, dunia ini akan menjadi lebih menarik, atau malah lebih membosankan? Masalah ini mungkin lebih layak dipikirkan daripada isu gender itu sendiri.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Perdana Menteri Wanita Jepang, tetapi tidak naik ke ring sumo. Takashi Sanae, perdana menteri yang baru dilantik, menolak untuk naik ke "dohyō" sumo. Tempat ini, selama berabad-abad, dilarang untuk perempuan. Mengapa? Dia mengatakan, ini bukan masalah kesetaraan gender. Ini adalah tradisi Jepang. Tradisi yang perlu dihargai dan dilindungi. Jadi, dia memilih untuk menggantikan dirinya dengan seorang pria untuk naik ke panggung dan menyerahkan "Piala Perdana Menteri Kabinet". Fenomena yang sangat menarik. Para progresif Barat yang melihat kejadian ini mungkin akan kembali marah. Mereka akan mengatakan, ini diskriminasi, ini penindasan, ini ketinggalan zaman. Tetapi logika Takashi sangat sederhana. Budaya sebuah negara, akarnya, tradisinya, mengapa harus didefinisikan dan dinilai oleh nilai-nilai eksternal yang berbeda? Aturan masyarakat, seharusnya ditentukan oleh kesepakatan budaya internal, atau harus tunduk pada standar global yang seragam? Inilah inti permasalahannya. Apakah Takashi hanya menjaga dohyō sumo? Atau, dia sedang menjaga hak sebuah negara untuk mendefinisikan budaya dirinya sendiri. Ketika semua budaya menjadi seragam, sesuai dengan "standar universal" tertentu, dunia ini akan menjadi lebih menarik, atau malah lebih membosankan? Masalah ini mungkin lebih layak dipikirkan daripada isu gender itu sendiri.