Perbendaharaan AS Resmi Nyatakan Tidak Berwenang untuk Dukungan Bitcoin

Dalam sidang Senat terbaru, Sekretaris Perbendaharaan Bessent mengumumkan posisi tegas: departemen perbendaharaan negara tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan dana publik dalam membeli atau menyelamatkan Bitcoin. Pernyataan ini merupakan klarifikasi penting mengenai batasan kekuasaan institusi keuangan AS dalam pasar aset kripto.

Bessent menjelaskan bahwa setiap rupiah yang berasal dari pembayar pajak harus digunakan untuk kepentingan publik yang jelas, bukan untuk intervensi pasar Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Posisi ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip non-intervensi dalam ekosistem digital assets, sekaligus menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak akan dicapai melalui dukungan pemerintah terhadap aset kripto.

Keputusan perbendaharaan untuk tidak turut campur dalam pasar Bitcoin mengisyaratkan bahwa regulasi cryptocurrency di Amerika akan tetap berada dalam kerangka kebijakan konvensional, tanpa melibatkan dana anggaran negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap kebijakan terkait Bitcoin harus melewati proses legislatif yang ketat, bukan keputusan unilateral dari departemen eksekutif.

Langkah klarifikasi dari Sekretaris Perbendaharaan ini penting untuk membangun kepercayaan pasar bahwa pemerintah tidak akan menggunakan instrumen keuangan publik untuk mendukung atau membatasi fluktuasi harga Bitcoin, melainkan membiarkan pasar cryptocurrency beroperasi sesuai mekanisme alaminya.